pengertian pajak pbb

Pengertian Pajak PBB: Panduan Lengkap untuk Pemilik Properti

Halo Pembaca,

Selamat datang di artikel komprehensif kami tentang Pajak PBB. Apakah Anda seorang pemilik properti atau hanya ingin menambah pengetahuan Anda tentang sistem perpajakan Indonesia, artikel ini akan memberikan Anda semua informasi yang Anda perlukan.

Apa itu Pajak PBB?

Pajak PBB adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan properti, seperti tanah, bangunan, dan apartemen. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

Dasar Hukum Pajak PBB

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDPRD)

Pajak PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDPRD). UU PDPRD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak PBB sebagai pajak daerah.

Peraturan Daerah (Perda)

Setiap pemerintah daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) sendiri tentang Pajak PBB. Perda ini mengatur secara lebih rinci tentang objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemungutan Pajak PBB di wilayah daerah tersebut.

Objek, Subjek, dan Tarif Pajak PBB

Objek Pajak PBB

Objek Pajak PBB adalah kepemilikan atau penguasaan properti, seperti:

Tanah
Bangunan
Apartemen
Rumah susun
Sarang burung walet
Kolam renang
Lapangan golf
Tempat parkir

Subjek Pajak PBB

Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai properti yang menjadi objek pajak.

Tarif Pajak PBB

Tarif Pajak PBB bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis properti. Tarif umumnya berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Tata Cara Pembayaran Pajak PBB

Pembayaran Tahunan

Pajak PBB umumnya dibayar secara tahunan pada bulan Agustus atau September. Pembayaran dapat dilakukan melalui:

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah
Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
Pos Indonesia

Sanksi Keterlambatan

Jika pembayaran Pajak PBB terlambat, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar.

Rincian Pembayaran Pajak PBB

No.	Rincian
1	NPWPD
2	Nama Wajib Pajak
3	Alamat Objek Pajak
4	Luas Tanah
5	Luas Bangunan
6	NJOP Tanah
7	NJOP Bangunan
8	PBB Terutang

FAQ tentang Pajak PBB

Apa itu Pajak PBB?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

Siapa saja yang wajib membayar PBB?

Setiap orang atau badan yang memiliki tanah dan/atau bangunan di wilayah Indonesia, termasuk warga negara Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum.

Objek apa saja yang dikenakan PBB?

Objek PBB meliputi tanah, bangunan, dan bagian-bagiannya, seperti kolam renang, pagar, dan halaman.

Bagaimana cara menghitung PBB?

PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kapan waktunya membayar PBB?

Waktu pembayaran PBB biasanya dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama: Agustus sampai September
Tahap kedua: November sampai Desember

Di mana saya bisa membayar PBB?

PBB dapat dibayar melalui bank, kantor pos, atau melalui sistem pembayaran online yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Apa sanksi jika saya terlambat membayar PBB?

Jika terlambat membayar PBB, akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB terutang.

Bagaimana cara membebaskan PBB?

Ada beberapa cara untuk membebaskan PBB, seperti:

Tanah yang digunakan untuk rumah ibadah
Tanah yang digunakan untuk makam
Tanah yang digunakan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan

Apakah ada keringanan PBB?

Ya, ada beberapa keringanan PBB yang diberikan kepada masyarakat, seperti:

Pemberian diskon bagi yang membayar PBB tepat waktu
Pembebasan atau pengurangan PBB bagi rumah tinggal sederhana

Bagaimana cara mengajukan pengurangan PBB?

Jika Anda merasa NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi, Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB dengan membawa bukti pendukung, seperti:

Akta jual beli
Surat keterangan dari kelurahan/desa